Jakarta – Pada setiap perhelatan pemilihan umum (pemilu) tentu diwarnai dengan berbagai potensi konflik, namun sejauh mana konflik bisa diminimalisir bahkan dicegah tergantung dari kesigapan aparat dalam mengatasinya dan kecerdasan Masyarakat dalam menyikapinya.
Seperti yang disampaikan oleh Kepala Divisi Korupsi Politik Indonesian Corruption Watch (ICW) Egi Primayoga di secretariat ICW, Kalibata, Jakarta Selatan yang mengatakan potensi konflik dalam pemilu 2024 bisa saja terjadi sepeti halnya pemilu 2019. Mulai dari konflik keluarga hingga konflik eksternal yang terjadi diluar rumah sehingga perlu upaya mitigasi oleh penegak hukum agar mengantisipasi bagaimana konflik ini tidak berkembang dan membuat masyarakat terpolarisasi.
“Konflik itu selama bisa menghasilkan suatu hal negatif seperti kekarasan, tentu masyarakat dapat menghindarinya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dan itu juga memerlukan kesigapan dari petugas penegak hukum dalam memitigasi konflik pasca pemilu,” ujar Egi saat diwawancarai.
Terkait dengan isu kecurangan pemilu, Lebih lanjut Egi juga mengajak masyarakat agar dapat berfikir secara obyektif dan tidak mudah terpovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin memecah belah persatuan di masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat kita ini mudah terprovokasi oleh berita-berita di media yang bertendensi memecah belah persatuan di masyarakat dengan mengangkat isu kecurangan pada pemilu, padahal sudah jelas bahwa setiap indikasi kecurangan agar diproses melalui mekanisme konstitusi yang berlaku.” tegasnya.
Kedepan, ICW berencana akan tetap melakukan pengawasan terhadap jalannya pemilu sampai pilkada serentak yang akan berlangsung pada tahun ini juga khususnya terkait dengan laporan keuangan kampanye oleh peserta paslon pemilu.
“Kami dari ICW juga tidak hanya berhenti di Pilpres ini, namun juga pada Pilkada kedepannya akan terus mengawasi khususnya laporan anggaran kampanye yang dimiliki oleh paslon peserta Pilkada” ujar Egi.